Selasa , 19 November 2019

Sejarah DPRD Labura

Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah merupakan Daerah Pemekaran Dari Kabupaten Labuhanbatu Yang Dimekarkan menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu:

  1. Kabupaten Labuhanbatu sebagai Kabupaten Induk dengan Ibukota Rantauprapat
  2. Kabupaten Labuhanbatu Selata dengan Ibukota Kota Pinang
  3. Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Ibukota Aek Kanopan

Menurut catatan sejarah pada masa Kolonial Belanda wilayah Kabupaten Labuhanbatu adalah daerah Swapraja yang diperintahkan pada Sultan dan terdiri aei 4 (Empat) Kesultanan yaitu:

  1. Kesultanan Kota Pinang berkendudukan di Kota Pinang
  2. Kesultanan Kualuh berkendudukan di Tanjung Pasir
  3. Kesultanan Panai berkendudukan di Labuhan Bilik

Dengan demikian secara Administratif pada awalnya Kabupaten Labuhanbatu adalah merupakan bagian wilayah Afdeling Asahan, pada masa itu Afdeling di pimpin oleh Residen (Bupati) sedangkan Onder Afdeling di pimpin oleh Controleur (Wedana).Controleur Labuhanbatu pertama kali berkendudukan di Kampung Labuhanbatu, Tahun 1895 dipindah ke Labuhan Bilik, Tahun 1942 pindah Ke Marbau, Tahun 1925 pindah ke Aek Kota Batu dan Tahun 1932 dipindah ke Rantauprapat hingga Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan tepatnya tanggal 2 Oktober 1945 Mr.Teuku Muhammad Hasan diangkat menjadi Gebernur Sumatera Utara, Kemudian tanggal 3 Oktober 1945 Gebernur mengabarkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dihadiri Utusan / Wakil – Wakil Daerah.

Untuk Wilayah Labuhanbatu pada tanggal 17Oktober dibentuk Komite Nasional Daerah Labuhanbatu dengan Susunan pengurus sebagai berikut:

  • Panasehat: Abdul Hamid
  • Wakil Panasehat : Dr. Hidayat
  • Ketua: Abdul Rahman
  • Wakil Ketua : Dr. Hidayat
  • Sekretaris : Abu Tohir Harahap
  • Anggota : Masdan, Aminurrasyid, M. Sarijan, Dahlan Ganafiah, Sutan Kadiaman Hutagalung, Abdul Manan Malik, M. Sirait, R. Sihombing, M. Kasah, Muhammad Din

Dalam rapat Komite ditetapkan Ketua (Abdul Rahman) sebagai Kepala Pemerintahan. Setelah terbentuknya Komite Nasional Daerah Labuhanbatu, maka Pemerintahan Swapraja di Labuhanbatu berakhir.

Antara tanggal 28 s/d 30 Juni 1946 dibentuk Dewan (Legislatif) Kabupaten Labuhanbatu dengan Susunan sebagai berikut:

  • Ketua : Abdul Malik
  • Wakil Ketua : Sordang Siregar
  • Sekretari : Arifin Siregar
  • Anggota : Abdul Rahim Ja’far, Rusli Sihombing, Masdan, Abdul Mursyid Ja’far, Yakub Daulay, H. Solehuddin, Abdul Wahid, Abdul Hakim Yunus, Ibrahim Yusuf

Salah satu tugas Penjabat Bupati di Daerah Pemekaran adalah memfasilitasi terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Melalui Gebenur Sumatera Utara Nomor 188.44/54/KPTS/TAHUN 2010 tanggal 5 Februari 2010 telah ditetapkan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara Hasil Pemilu 2009 untuk pertama kali sebanyak 35 Orang. Peresmian Pengambilan Sumpa Janji anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara masa bakti 2009 – 2014 dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2010.

Kemudian melalui Keputusan Gebenur Sumatera Utara Nomor 188.44/373/KPTS/TAHUN 2010 tanggal 24 Mei 2010 diresmikan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Komposisi sebagai berikut:

  • Drs.H.Ali Tambunan Sebagai Ketua DPRD
  • H.Amran Pasaribu Sebagai Wakil Ketua DPRD
  • Abdi S.Ginting, SH Sebagai Wakil Ketua DPRD

Peresmian / Pengambilan Sumpah Pimpinan Dewan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2010 di Gedung DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara.