Senin , 2 Agustus 2021

Jawaban Bupati Tehadap Atas Pandangan Umum Lintas 2 Fraksi dan Pandangan Umum 6 Fraksi Terhadap Nota Pengantar P.APBD Tahun Anggaran 2019

Selasa, 09/07/2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Melakukan Rapat Paripurna Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum 2 Fraksi dan 6 Fraksi terhadap Nota Pengantar P.APBD Tahun Anggaran 2019 , Rapat tersebut di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Drs. H. Ali Tambunan dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara, Bupati H. Kharuddin Syah,SE, Wakil Bupati Drs. Dwi Prantara, MM,Asisten,Staf Ahli,Sekwan,Kepala OPD dan berserta Jajarannya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Setelah Pandangan Umum 2 Fraksi dan 6 Fraksi disampaikan maka selanjutnya Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara menjawab Pandangan Umum 2 Fraksi dan 6 Fraksi tersebut, Jawaban Bupati atas Pandangan Umum 2 Fraksi dan 6 Fraksi di sampaikan langsung oleh Bupati Labuhanbatu Utara H. Kharuddin Syah,SE. Berikut jawaban dan tanggapan terhadap pandangan umum 2 Fraksi (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) :

  • Mengenai postur rancangan P.APBD tahun anggaran 2019, dimana belanja langsung lebih kecil dari pada belanja tidak langsung, kedepannya untuk mengupayakan agar belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program kegiatan lebih besar dari belanja tidak langsung, agar pemenuhan terhadap standar pelayanan minimal di Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat lebih maksimal.
  • Bahwa usulan agar pembahasan KUA PPAS direncanakan lebih lama mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Bupati menyampaikan bahwa hal ini akan menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk dapat dilaksanakan dan menjadi komitmen bersama sehingga menghasilkan perencanaan program dan kegiatan yang lebih optimal.
  • Infrastruktur jalan menuju kualuh ledong dan kualuh hilir akan tetap menjadi prioritas pembangunan sehingga tidak ada lagi daerah yang terisolir Di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
  • Mengenai adanya informasi tentang HGU dan areal PT. GRAHADURA dan PT. SAWITA LEDONG JAYA bersedia untuk memberikan arealnya untuk pembangunan jalan, sampai saat ini secara resmi hal dimaksud belum ada. Namun dalam waktu dekat, Bupati akan mengundang perusahaan-perusahaan yang arealnya sangat strategis untuk jalan Kabupaten, guna dihibahnya kepada pemerintah daerah.
  • Pada lokasi wisata Di Desa Kuala Beringin dan masih banyak lagi sebenarnya potensi-potensi wisata Di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berskala Internasional seperti Hadabuan Hill. Bupati menyampaikan bahwa kedepannya agar melontarkan APBD khususnya mengupayakan akses jalan ke lokasi wisata tersebut.
  • Mengenai rencana pola pengelolaan keuangan RSUD Aek Kanopan menjadi badan layanan umum daerah (BLUD), Bupati menjelaskan bahwa ada beberapa persyaratan lagi di bidang teknis dan administrasi yang harus dilengkapi dan dalam waktu dekat, dan sudah dapat diselesaikan. Selanjutnya RSUD dapat menerapkan PPK BLUD menuju pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat.
  • Mengenai BILLBOARD, hal ini akan lebih ditertibkan lagi baik penggunaannya, tata letak dan penataan yang lebih baik terhadap administrasinya, serta dilaksankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Bupati menyadari tentang kondisi perekonomian masyarakat saat ini terkait harga TBS yang turun dan tidak terkendali, yang berdampak langsung terhadap sektor lain akibat turunnya daya beli masyarakat. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian akan segera mengkaji peluang-peluang yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dalam mengendalikan harga sawit Di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
  • Mengenai usulan agar dilakukan koordinasi dengan Biro Hukum SETDAPROV Sumatera Utara yang sedang memperoses Evaluasi 7 (Tujuh) RANPERDA Kabupaten Labuhanbatu Utara, khususnya tentang pencantuman dalam peraturan daerah larangan pengangkatan perangkat desa yang mempunyai hubungan darah dan semenda sampai derajat pertama dengan kepala desa guna mengantisipasi terjadinya pengisian perangkat desa dari keluarga kepala desa, Bupati menjelaskan bahwa bagian hukum akan mengoordinasikan hal yang dimaksud dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya Bupati menanggapi beberapa masukan yang telah disampaikan oleh lintas 6 Fraksi (Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Amanah Nasional, Fraksi Persatuan Nasional) Bupati menjelaskan sebagai berikut:

  • Atas permintaan lintas 6 Fraksi kepada pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara perihal masih banyaknya aset milik pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang tidak terdata secara Formal sebagai contohnya aset yang terletaknya Di Dusun Lubuk Natikko Desa Pematang Kec. Na IX-X. Dalam hal esensi aset bahwa masalah utama adalah soal kepemilikan dan penataan aset tanah gedung hingga kendaraan, Bupati menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melakukan penandatanganan MOU dengan Badan Pertanahan Nasional tentang percepatan pendaftaran dan pensertifikat aset tanah milik pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, terkait dengan tanah yang terletak Di Dusun Lubuk Natikko Desa Pematang Kec. Na IX-X sesuai dengan surat Sekretaris daerah Kabupaten Labuhanbatu hanya menjelaskan bahwa tanah tersebut masuk dalam wilayah Administraktif Kabupaten Labuhanbatu Utara, Bukan aset milik pemerintah Kabupaten Labuhabatu.
  • Mengenai masukan perihal menggali dan mengelola sumber pendapatan asli daerah (PAD), Bupati mengucapkan bahwa hal ini akan menjadi perhatian dalam menggali potensi yang ada Di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
  • Mengenai masukan dalam rangka pengadaan tenaga Fasilitas kebersihan, keamanan dan supir Ambulance disetiap Pukesmas yang ada Di Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam rangka menghindari terjadinya rangkap jabatan. Bupati menjelaskan bahwa petugas yang dimaksud sebagian telah ditampung pada perubahan APBD tahun anggaran 2019.
  • Atas masukan lintas 6 Fraksi terhadap pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara agar memasukan dan menaikkan anggaran pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Labuhanbatu Utara akan diakomodir.
  • Atas permintaan tentang akses jalan perusahaan, Bupati menyampaikan bahwa hal ini akan menjadi perhatian. Bupati mengharapkan dukungan dari DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Rapat paripurna tentang Jawaban Bupati Tehadap Atas Pandangan Umum Lintas 2 Fraksi dan Pandangan Umum 6 Fraksi Terhadap Nota Pengantar P.APBD Tahun Anggaran 2019 berjalan Suksess.(Humas Setwan/Rizal dan Ikhsan).