Senin , 10 Agustus 2020

Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Pengantar P.APBD Tahun Anggaran 2019

Selasa, Tanggal 09/07/2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Melakukan Rapat Paripurna Penyampain Pandangan Umum Frkasi-fraksi, Rapat tersebut di pimpin langsung Ketua DPRD Drs. H. Ali Tambunan dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara, Bupati H. Kharuddin Syah,SE ,wakil bupati Drs. Dwi Prantara, Sekda,Asisten,Staf Ahli,Sekwan,Kepala OPD dan berserta Jajarannya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi di laksanakan setelah mendengarkan dan menerima Nota Pengantar P.APBD Tahun Anggaran 2019 maka 8 Fraksi yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara berkewajiban untuk membuat Pandangan Umum masing-masing Fraksi. Dalam Hal ini 2 Fraksi bergabung menghasilkan sebuah Pandangan Umum, yang disebut Pandangan Umum Lintas 2 Fraksi (Fraksi Partai PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) yang disampaikan langsung oleh saudara Aman Sihombing, adapun pandangan umum lintas 2 Fraksi tentang Nota Pengantar P.APBD Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

  • Memperhatikan postur rancangan P.APBD tahun 2019 bahwa belanja langsung Rp. 491.742.634.060 lebih kecil dari pada belanja tidak langsung Rp. 598.422.518.959 atau lebih kecil sebesar Rp. 106.679.884.899. Kedapannya diharapkan belanja langsung lebih besar dari pada belanja tidak langsung.
  • Berkenan dengan PP 12 tahun 2018, maka kedepan perkirakan pembahasan KUA PPAS akan lebih Alot dan dibutuhkan waktu lebih lama, hal ini disebabkan semua Anggota DPRD dan pimpinan akan turut serta membahasnya, tidak hanya Banggar bersama T.APBD. Harapan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara perencanaan waktu minimal 2-3 minggu membahas KUA PPAS sehingga hasilnya lebih optimal
  • Sampai saat ini transportasi dari dan ke ibu kota Kecamatan (Kualuh Ledong dan Kualuh Hilir) belum lancar. Hal ini berdampak terhadap perekonomian rakyat baik petani sawah, maupun perkebunan sawit, kiranya pembangunannya dapat terealisir pada tahun 2019
  • Mendukung hal tersebut diatas, diperoleh informasi dari yang layak dipercaya, bahwa pihak pengusaha HGU PT.GRAHADURA dan kebun PT. SAWITA telah bersedia arealnya diberikan kepada PEMKAB untuk membangunan jalan menuju leidong untuk itu diharapkan agar PEMKAB dapat segera memprosesnya. Apabila hal ini terealisir dan ditindaklanjuti dengan pembangunan jalan, akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar trayek jalan tersebut, karena akan mendorong pertumbuhan disektor lainnya seperti wisata laut / pantai ledong maupun perikanan laut.
  • Perlunya pembangunan untuk menampung hasrat masyarakat yang ingin berekreasi lokasi calon wisata tersebut ada beberapa didaerah Kuala Beringin, dari pengamatan 2 Fraksi dan kementrian pariwisata sangat antusias terhadapat usulan pengembangan pariwisata namun harus ada pancingan tanda keseriusan dari daerah tersebut
  • Agar proses pembahasan status RSUD menjadi BLUD kiranya dipercepat dengan catatan makin cepat -makin baik.
  • Agar BILLBOARD lebih ditertibkan administrasi dan penggunaannya.
  • Memperhatikan bahwa petani sawit di Labuhanbatu Utara cukup dominan,sehingga apabila harga sawit sangat murah secara langsung akan berpengaruh terhadapat perekonomian masyarakat, berkenan dengan hal ini PEMKAB agar menetralkan harga sawit sehingga masyarakat tidak dirugikan
  • Terkait RANPERDA tetang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa yang saat ini dalam tahap EKSAMINASI, 2 Fraksi sarankan membicarakan dengan pihak kabag hukum GUBSU tentang tidak dicantumkannya larangan pengangkatan perangkat desa yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dengan Kepala Desa pertama, dikhawatirkan PERDA tersebut menjadi peluang bagi KADES untuk mengangkat keluarganya dalam mengisi sebagian atau seluruh perangkat desa khususnya kepala urusan Di Desa tersebut.

Kemudian Pandangan Umum Lintas 6 Fraksi (Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Amanah Nasional, Fraksi Persatuan Nasional) yang disampaikan langsung oleh saudara Khairuddin Hasibuan,S.Pd.I, adapun pandangan umum lintas 6 Fraksi tentang Nota Pengantar P.APBD Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

  • Kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, untuk serius dalam mengembangkan dan mengelola aset daerah. Karena sampai saat ini, masih banyak aset milik Kabupaten Labuhanbatu Utara yang tidak terdata secara Formal. Sebagai contoh aset yang terletak Di Dusun Lubuk Natikko Desa Pematang Kec. Na IX-X. Karena dalam hal Esensi aset, bahwa masalah yang utama adalah soal kepemilikan dan penataan aset, tanah, gedung hingga kendaraan.
  • Kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, untuk menggali dan mengelola sumber pendapatan asli daerah (PAD), untuk memantapkan kamandirian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, dalam hal ini PEMKAB  harus mendorong peningkatan Efisiensi, Efektivitas dan Profesionalisme dalam mengelola sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara harus memiliki keunggulan budaya dan keunggulan lainnya, 6 Fraksi berharap Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan upaya pengusahaan dan penggalian sumber daya alam dan juga mengintensifikasi, Ensentifikasi pajak dan Retribusi daerah
  • Dimintakan kepada Bupati Labuhanbatu Utara untuk segera membuat pengadaan tenaga fasilitas kebersihan, keamanan dan supir ambulans disetiap pukesmas yang ada Di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Karena 6 Fraksi menemukan tenaga kesehatan menjadi tenaga kebersihan, keamanan dan supir ambulans yang merangkap jabatan
  • Dimintakan kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk dimasukkan dan menaikan anggaran pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Labuhanbatu Utara, mengingat anggaran dalam pembangunan RSUD tersebut masih sangat membutuhkan anggaran yang besar
  • Kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara agar lebih sigap dan tanggap sekaligus menemukan konsep yang jitu, tentang permasalahan akses jalan perusahaan yang memiliki ijin hak guna usaha (HGU), untuk menjadi jalan Kabupaten / daerah, hal ini sangat penting direalisasikan, karena untuk kepentingan masyarakat. Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar P.APBD Tahun Anggaran 2019 berjalan dengan Suksesss.(Humas Setwan/Rizal dan Ikhsan).